Kuliah Umum Keuangan Daerah Prodi EKP UTU Hadirkan Praktisi Pengelola Keuangan Aceh
  • Prodi Ekonomi Pembangunan
  • 12. 03. 2022
  • 0
  • 1322

Keuangan daerah merupakan sebuah pendanaan yang diberikan dalam mewujudkan desentralisasi guna mencapai pembangunan daerah dan tercapainya tujuan hidup bernegara. Mulai berlakunya azaz otonomi daerah era 2000-an oleh bapak Otonomi daerah yakni, Bj. Habibi membuat kepengelolaan keungan secara otonom dengan azas desentralisasi dan dekonsentralisasi. Dalam urusan kepengelolaan keuangan daerah ini memiliki dasar yakni Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang dana perimbangan dan Undang-Undang no 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta PP no 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah. Meskipun dalam beberapa urusan pemerintah ada absolut dan konkuren. Dalam pelaksanaan desentralissasi ini, ada azas otonomi khusus, yangmana diberikan pada daerah yang mengalami konflik kemanusiaan dan konflik, sebagai jalan untuk pemulihan.

Berbicara Otonomi Khusus, Aceh adalah daerah yang mendapati otonomi khusus, yangmana Aceh pernah dilanda konflik dan bencana. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Seperti halnya uang dalam rumah tangga, keuangan ini mesti di kelola baik secara pengalokasian maupun pemberian wewenang. Pengelolaan keuangan sangat erat kaitan dengan pembangunan daerah, guna tercapainya kepengelolaan efektif dan efesian serta akuntable. Berbicara pembangunan tentu tak terlepas dari sumberdaya produksi seperti Kapital.

Sebagai Prodi yang mempelajari keilmuan ekonomi dan kebijakan publik terhadap pembangunan, Ekonomi Pembangunan Teuku Umar melaksanakan kuliah umum oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Aceh (BPKA) yakni Azhari Hasan, S.E., M.Si di aula GKT UTU (11/03/2022). Pada kegiatan yang diketuai  langsung oleh Sekretaris Prodi  EKP UTU yakni Dr. Saiful Badli dan dimoderatori oleh Sri Rosmiati, S.E., M.Si tersebut dibuka oleh Dekan FE UTU Prof. Dr. T. Zulham dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, sebagai indikator acara tersebut mendapat reaksi plus dan antusias para mahasiswa.

Kuliah umum tersebut bentuk keaktifan dan responsibilitas Prodi EKp UTU dalam menjambatani para mahasiswa dan dosen untuk menghadirkan praktisi guna memperoleh berbagai informasi dan perkembangan terkini, sehingga dapat menambah wawasan dan referensi dalam melaksanakan Tridharma. Adapun dalam pemaparan tersebut narasumber menjelaskan banyak informasi seperti tantangan dalam kepengelolaan keuangan di Aceh, “Bagaimana menurunkan kemiskinan yang tinggi ini; Hasil Musrembang yang tidak efisien (sering bias); Bagaiman APBD dapat menggiring/ merealisasi kan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah); Dengan dana otsus yang terbatas bagaimana dapat dialokasikan dengan tepat, salah satunya untuk menurunkan angak kemiskinan dan peluang seperti, nilai silva yang besar dapat digunakan semaksimal mungkin dan Pengelolaan anggaran yang berbasis outcome dalam jangka panjang”.

Tiba di akhir sesi ditutup dengan pembacaan doa dan foto bersama narasumber dan peserta kuliah umum, di mana sebagai tanda berakhirnya kegiatan. (rollis.red)

 

Lainnya :